Pembangunan Pariwisata Berbasis Nilai

1. Pengertian Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berbasis Nilai

            Dalam kaitannya pendekatan pembangunan pariwisata berbasis nilai sangat berkaitan erat dengan konsep Destination Management Organization (DMO) dimana sebagai instrument yang diperlukan dalam sistem pembangunan destinasi pariwisata. Serta bentuk  partisipasi, komitmen, tanggungjawab, rasa memiliki merupakan kunci untuk membangun sinergi dan konvergensi stakeholder melalui optimalisasi peningkatan peran dan fungsi untuk mencapi kesuksesan tata kelola destinasi pariwisata. Kualitas pengalaman wisata dan keberlanjutan destinasi pariwisata ditentukan oleh kompetensi dan kapasitas pengelolaan entitas destinasi pariwisata. Sehingga penguatan tata kelola destinasi berbasis keseimbangan dengan muatan dimensi ekonomi, estetika, etika diarahkan untuk terwujudnya pembangunan pariwisata kontekstual berbasis nilai.

            Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemeparekraf sekarang berubah menjadi Kemenpar) Frans Xaverinus Teguh di Jakarta, Senin (1/10). “Konsep tata kelola destinasi berbasis nilai dipergunakan memecahkan persoalan pelik mengenai sinergi, tanggung jawab, kolaborasi, dan hubungan kemitraan untuk peningkatan ekonomi kreatif, kualitas dan daya saing destinasi” tegas Frans lebih lanjut. Etika dan nilai moral dalam kearifan lokal tidak berarti berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu saja, tapi bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk budaya nasional. Maka dari itu, pendekatan pembangunan pariwisata yang berbasis nilai diartikan sebagai suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang mempertimbangkan aspek etika dan nilai moral dalam kearifan lokal yang tidak hanya berlaku pada budaya atau etnik tertentu saja, tapi bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk pembangunan pariwisata yang berbudaya nasional.

2. Pentingnya Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berbasis Nilai

            Pentingnya pendekatan pembangunan pariwisata berbasis nilai yaitu berkaitan dengan tata kelola destinasi sebagai Destination governance yang mengandung pengertian rangakain proses , kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu destinasi. Tata kelola destinasi juga mencangkup hubungan antara para Stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan destinasi. Pihak-pihak utama dalam tata kelola destinasi adalah pemangku kepentingan termaksud masyarakat lokal di destinasi dan pemangku kepentingan lainnya adalah pemerintah daerah, dunia usaha, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lain, regulator, lingkungan , serta masyarakat luas. Selama ini pengembangan pariwisata daerah yang dilakukan oleh para stakeholder diatas lebih ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

            Maka dari itu, diperlukan pola manajemen pembengunan pariwisata yang berbasis nilai sebagai upaya mengelola sumber daya secara arif berdasarkan aspek etika dan nilai moral dengan tantangan keberlanjutan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan sebagai entitas yang saling berkaitan untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usaha ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Dalam prespektif manajerial modern, pemikiran yang humanis dan membumi dalam praktik peneglolaan berbasis nilai tidak hanya berorientasi ekonomi, namun bekerja dengan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Dengan demikian, orientasi tata kelola pariwisata ke depan memerlukan nilai organisasi yang mempertimbangkan manfaat secara berkelanjutan.